BUMN Perum Perumnas adalah singkatan dari Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, yang merupakan sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pengembangan dan penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Tugas utama Perumnas adalah membangun perumahan yang terjangkau dan layak huni, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk membantu persiapan, artikel ini menyajikan 100 soal lengkap dengan pembahasan serta kisi-kisi terbaru tahun 2025.  Soal-soal ini dirancang dengan tingkat kesulitan tinggi, mencakup kebijakan perumahan, strategi bisnis, regulasi properti, serta inovasi dalam pengelolaan perumahan. Dengan memahami dan mengerjakan soal-soal ini, calon peserta dapat mengukur pemahaman mereka serta meningkatkan kesiapan menghadapi ujian seleksi Perum Perumnas secara lebih optimal.

Kisi  Kisi Soal BUMN Perum Perumnas

Kisi-kisi ujian mencakup manajemen properti, konsep Transit Oriented Development (TOD), serta kebijakan subsidi perumahan. Selain itu, inovasi teknologi dan faktor ekonomi yang mempengaruhi harga properti juga menjadi fokus. Berikut merupakan kisi-kisinya:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  Mengatur tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan perumahan serta kawasan permukiman di Indonesia.
  
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  Mengatur tentang pembangunan, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun di Indonesia.
  
• Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  Menetapkan tata kelola penyelenggaraan perumahan oleh badan usaha, termasuk Perumnas.
  
• Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Persyaratan Rumah yang Layak Huni
  Menjelaskan standar rumah layak huni yang menjadi acuan bagi Perumnas dalam proyek-proyeknya.
  

• Sejarah dan Profil Perumnas
  Memahami peran Perumnas dalam menyediakan perumahan rakyat dan perkembangannya sejak berdiri.
  
• Program Perumahan Bersubsidi
  Mengetahui berbagai skema perumahan yang disediakan oleh Perumnas, seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan subsidi lainnya.
  
• Konsep Smart City dan Smart Housing
  Memahami implementasi teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan perumahan modern.
  
• Sistem Pembiayaan Perumahan
  Mengetahui skema KPR subsidi dan non-subsidi, serta keterlibatan perbankan dalam pembiayaan rumah rakyat.
  
• Inovasi dalam Pembangunan Perumahan
  Memahami konsep green building, teknologi konstruksi modular, dan keberlanjutan dalam proyek perumahan.
  
• Tanggung Jawab Sosial Perumnas (CSR)
  Mengetahui program-program CSR yang berfokus pada peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
  
• Regulasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lahan
  Mengetahui aspek tata ruang, pengelolaan lahan, dan izin dalam pembangunan perumahan.
  
• Strategi Pengelolaan Aset dan Properti
  Memahami bagaimana Perumnas mengelola aset dan mengoptimalkan pengembangan kawasan hunian.
  
• Tantangan dan Peluang di Sektor Perumahan Nasional
  Mengetahui kondisi pasar perumahan di Indonesia, tantangan urbanisasi, serta solusi yang diterapkan Perumnas.

Contoh Soal Tes BUMN Perum Perumnas

Berikut adalah kumpulan soal yang dirancang berdasarkan kisi-kisi seleksi BUMN Perum Perumnas. Setiap soal mencerminkan aspek kebijakan perumahan, strategi bisnis, regulasi properti, serta tantangan industri yang dihadapi Perumnas. Dengan menjawab soal-soal ini, Anda diharapkan dapat menunjukkan wawasan dan kemampuan analitis dalam bidang perumahan dan pengelolaan properti secara komprehensif.

1. Dalam konteks penyelenggaraan perumahan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa penyediaan rumah bagi masyarakat harus memenuhi asas ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perumahan dengan berbagai skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta dan lembaga perbankan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan lahan, tingginya harga tanah di perkotaan, serta permasalahan legalitas lahan. Berdasarkan undang-undang tersebut, solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan dalam penyelenggaraan perumahan adalah…

A. Pemberian insentif fiskal kepada pengembang yang membangun perumahan di kawasan padat penduduk tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan
B. Penghapusan batasan kepemilikan tanah untuk perumahan bagi pengembang asing guna meningkatkan investasi dalam sektor perumahan
C. Penerapan konsep land banking oleh pemerintah untuk mengakuisisi dan mengelola tanah secara strategis sebelum disalurkan kepada pengembang
D. Penggunaan sistem sewa lahan kepada pengembang selama 99 tahun tanpa perlu melibatkan aspek legalitas tanah
E. Pemberlakuan kebijakan penggusuran paksa terhadap kawasan permukiman tidak resmi tanpa solusi relokasi yang layak

Jawaban: C. Penerapan konsep land banking oleh pemerintah untuk mengakuisisi dan mengelola tanah secara strategis sebelum disalurkan kepada pengembang

Pembahasan: Land banking adalah strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengakuisisi, mengelola, dan mengalokasikan lahan secara sistematis guna mendukung pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, strategi ini disebut sebagai salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan lahan dengan memastikan bahwa tanah yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk proyek perumahan. Pilihan lain tidak tepat karena tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perumahan yang berkelanjutan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

2. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hunian di daerah perkotaan, pemerintah menggalakkan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai kebijakan. Salah satu regulasi utama yang mengatur pembangunan, kepemilikan, dan pengelolaan rumah susun adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dalam konteks ini, terdapat permasalahan hukum terkait kepemilikan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS), khususnya dalam kasus-kasus di mana pengembang mengalami kebangkrutan sebelum menyelesaikan proyek. Berdasarkan regulasi yang berlaku, bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan oleh penghuni rumah susun yang telah membayar penuh unitnya tetapi belum memperoleh sertifikat kepemilikan?

A. Mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk meminta sertifikat diterbitkan oleh pengembang meskipun proyek belum selesai
B. Meminta intervensi langsung dari pemerintah daerah untuk mengambil alih kepemilikan proyek rumah susun yang mangkrak
C. Mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penerbitan sertifikat berdasarkan perjanjian jual beli meskipun belum ada legalitas penuh dari pengembang
D. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun dengan menggugat pengembang ke pengadilan perdata
E. Mengajukan petisi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dana yang telah disetorkan dapat dikembalikan melalui sistem perlindungan konsumen

Jawaban: D. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun dengan menggugat pengembang ke pengadilan perdata

Pembahasan: Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dijelaskan bahwa dalam kasus kepailitan pengembang, pemilik unit rumah susun memiliki hak untuk menuntut hak kepemilikannya melalui jalur hukum perdata. Pengadilan perdata dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan mempertimbangkan status perjanjian jual beli dan tingkat penyelesaian proyek. Pilihan lain tidak tepat karena tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang diatur dalam regulasi rumah susun.

3. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, pemerintah menyediakan berbagai skema pembiayaan perumahan, salah satunya adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian dengan suku bunga tetap dan tenor panjang. Namun, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaannya adalah adanya risiko kredit macet akibat ketidakmampuan debitur untuk membayar cicilan secara berkala. Berdasarkan regulasi yang berlaku, tindakan yang dapat diambil oleh lembaga keuangan penyalur KPR Subsidi dalam menghadapi debitur yang mengalami kesulitan finansial adalah…

A. Secara otomatis menyita aset rumah yang dijadikan agunan tanpa perlu melalui mekanisme hukum yang berlaku
B. Melakukan renegosiasi skema pembayaran cicilan dengan menyesuaikan kondisi ekonomi debitur melalui restrukturisasi kredit
C. Melaporkan debitur ke pihak berwenang agar dimasukkan ke dalam daftar hitam perbankan nasional
D. Menunda pembayaran cicilan selama tiga tahun tanpa perhitungan bunga tambahan agar debitur dapat memulihkan kondisi ekonominya
E. Mengalihkan kepemilikan rumah kepada keluarga debitur tanpa proses hukum untuk menghindari permasalahan kredit macet

Jawaban: B. Melakukan renegosiasi skema pembayaran cicilan dengan menyesuaikan kondisi ekonomi debitur melalui restrukturisasi kredit

Pembahasan: Dalam Peraturan Menteri PUPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pembiayaan perumahan, lembaga keuangan memiliki opsi untuk melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk perpanjangan tenor, penyesuaian bunga, atau perubahan skema pembayaran guna menghindari kredit macet. Pilihan lain tidak sesuai dengan regulasi perbankan dan dapat merugikan pihak debitur maupun lembaga keuangan.

4. Sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang pengembangan perumahan, Perum Perumnas memiliki tugas utama dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, terutama di kawasan perkotaan. Salah satu program unggulan yang telah diterapkan adalah pembangunan hunian vertikal dalam bentuk rumah susun sederhana milik (Rusunami) untuk mengoptimalkan penggunaan lahan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam proyek ini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap hunian vertikal dibandingkan rumah tapak. Berdasarkan pengalaman global dalam mengatasi tantangan tersebut, strategi yang paling efektif untuk meningkatkan daya tarik hunian vertikal di Indonesia adalah…

A. Memberikan insentif finansial dalam bentuk pembebasan biaya pajak selama 10 tahun bagi pemilik unit rusunami
B. Mengubah konsep hunian vertikal menjadi apartemen mewah dengan harga jual lebih tinggi untuk meningkatkan keuntungan bagi pengembang
C. Memperbanyak fasilitas pendukung seperti transportasi umum yang terintegrasi dan ruang hijau di sekitar kawasan hunian vertikal
D. Menghapuskan aturan kepemilikan sertifikat strata title agar lebih banyak masyarakat tertarik untuk membeli unit hunian vertikal
E. Mewajibkan seluruh pekerja di sektor formal untuk memiliki hunian vertikal melalui regulasi khusus perumahan

Jawaban: C. Memperbanyak fasilitas pendukung seperti transportasi umum yang terintegrasi dan ruang hijau di sekitar kawasan hunian vertikal

Pembahasan: Dalam praktik global, hunian vertikal lebih diminati ketika didukung oleh infrastruktur transportasi yang baik, fasilitas umum yang memadai, serta ruang hijau yang memberikan kenyamanan bagi penghuni. Banyak negara, seperti Jepang dan Singapura, telah berhasil mengimplementasikan strategi ini untuk meningkatkan daya tarik hunian vertikal. Pilihan lain tidak sesuai dengan pendekatan yang berkelanjutan dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pasar perumahan.

5. Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan aset, Perumnas memiliki sejumlah properti yang belum dimanfaatkan secara maksimal akibat kendala administratif dan hukum. Salah satu aset tersebut adalah lahan tidur yang tersebar di beberapa daerah strategis, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perumahan atau fasilitas komersial. Namun, dalam proses pemanfaatannya, Perumnas harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepemilikan lahan, status peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta regulasi mengenai pengelolaan aset negara. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, langkah yang paling tepat bagi Perumnas dalam mengelola aset lahan yang belum termanfaatkan secara optimal adalah…

A. Menjual seluruh aset lahan tidur kepada pihak swasta untuk mempercepat perputaran modal dan mengurangi beban perusahaan
B. Mengajukan perubahan peruntukan lahan kepada pemerintah daerah agar dapat dikembangkan menjadi proyek yang lebih bernilai ekonomi
C. Mengalokasikan lahan tersebut sebagai ruang terbuka hijau tanpa mempertimbangkan dampak finansial terhadap perusahaan
D. Membiarkan aset lahan tetap tidak dimanfaatkan hingga ada kebijakan pemerintah yang mengatur penggunaannya
E. Menyerahkan kepemilikan aset tersebut kepada masyarakat sekitar tanpa proses hukum sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan

Jawaban: B. Mengajukan perubahan peruntukan lahan kepada pemerintah daerah agar dapat dikembangkan menjadi proyek yang lebih bernilai ekonomi

Pembahasan: Dalam pengelolaan aset negara atau BUMN, perubahan peruntukan lahan dapat diajukan melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi tata ruang nasional dan daerah. Hal ini memungkinkan Perumnas untuk mengoptimalkan asetnya agar dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebijakan pembangunan. Penjualan aset secara langsung atau pengabaian aset dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sedangkan opsi lainnya tidak sesuai dengan prinsip tata kelola aset yang baik.

6. Dalam era transformasi digital, BUMN sektor perumahan seperti Perum Perumnas dituntut untuk mengoptimalkan teknologi dalam pengelolaan dan pemasaran properti. Salah satu inisiatif yang mulai diterapkan adalah sistem digital berbasis big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis tren permintaan pasar dan preferensi konsumen dalam pembelian rumah. Namun, implementasi teknologi ini menghadapi tantangan berupa rendahnya kesiapan infrastruktur digital di beberapa daerah dan resistensi dari pihak internal dalam adopsi sistem baru. Berdasarkan pendekatan manajemen perubahan yang efektif, langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Perumnas untuk mempercepat transformasi digital adalah…

A. Mewajibkan seluruh pegawai untuk menggunakan sistem digital tanpa pelatihan tambahan agar proses adopsi berjalan cepat
B. Menghapus sistem konvensional sepenuhnya dan mengganti dengan platform digital tanpa mempertimbangkan kesiapan pengguna
C. Mengembangkan program pelatihan dan literasi digital bagi pegawai serta melakukan pendekatan bertahap dalam penerapan teknologi baru
D. Menghentikan sementara proyek digitalisasi dan menunggu regulasi yang mengatur standar penggunaan teknologi dalam sektor properti
E. Menyerahkan seluruh proses digitalisasi kepada pihak ketiga tanpa adanya pengawasan dan evaluasi dari internal perusahaan

Jawaban: C. Mengembangkan program pelatihan dan literasi digital bagi pegawai serta melakukan pendekatan bertahap dalam penerapan teknologi baru

Pembahasan: Dalam implementasi transformasi digital, pendekatan bertahap dengan peningkatan kapasitas SDM merupakan strategi yang paling efektif. Program literasi digital akan meningkatkan kesiapan pegawai dalam mengadopsi sistem baru dan mengurangi resistensi internal. Opsi lain berisiko menimbulkan kegagalan adopsi teknologi akibat kurangnya kesiapan pengguna atau ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku.

7. Dalam pengelolaan proyek perumahan, pengembang seperti Perumnas wajib mengikuti berbagai regulasi terkait tata ruang, izin lingkungan, serta standar bangunan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Regulasi ini menetapkan ketentuan teknis pembangunan, termasuk aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan. Sesuai dengan peraturan tersebut, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang sebelum memulai konstruksi adalah…

A. Melakukan audit keuangan internal untuk memastikan kecukupan dana proyek
B. Menyusun laporan mengenai dampak lingkungan dan memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
C. Menyebarkan informasi tentang proyek kepada masyarakat tanpa melibatkan pemerintah daerah
D. Membeli lahan dalam jumlah besar tanpa memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku
E. Menyerahkan seluruh perencanaan proyek kepada kontraktor eksternal tanpa koordinasi dengan pihak internal

Jawaban: B. Menyusun laporan mengenai dampak lingkungan dan memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pembahasan: Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021, pengembang diwajibkan untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum memulai kegiatan konstruksi. Selain itu, pengembang juga harus memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi analisis dampak lingkungan (AMDAL).

8. Dalam setiap proyek pengembangan perumahan, risiko merupakan faktor yang tidak dapat dihindari, baik dari aspek finansial, teknis, maupun hukum. Salah satu risiko terbesar yang dihadapi Perumnas dalam proyek skala besar adalah keterlambatan konstruksi akibat kendala pembebasan lahan dan perubahan regulasi tata ruang. Untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut, strategi mitigasi yang paling efektif yang dapat diterapkan oleh Perumnas adalah…

A. Mengabaikan kendala regulasi dan tetap melanjutkan proyek pembangunan agar target bisnis tetap tercapai
B. Menggunakan pendekatan proaktif dengan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan
C. Menunda proyek pembangunan hingga seluruh peraturan yang berlaku mengalami revisi dan penyesuaian
D. Mengalihkan seluruh proyek kepada pihak ketiga tanpa melakukan evaluasi risiko terlebih dahulu
E. Mengandalkan penyelesaian sengketa lahan melalui jalur hukum tanpa berupaya mencari solusi negosiasi terlebih dahulu

Jawaban: B. Menggunakan pendekatan proaktif dengan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan

Pembahasan: Strategi mitigasi risiko dalam proyek perumahan harus bersifat proaktif dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak tahap awal. Komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat akan membantu mengidentifikasi potensi kendala serta mencari solusi sebelum proyek berjalan. Opsi lain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap proyek, seperti keterlambatan lebih lanjut atau konflik hukum yang berkepanjangan.

9. Sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan, Perumnas mulai menerapkan konsep perumahan hijau yang mengedepankan efisiensi energi, pengelolaan air yang baik, serta penggunaan material ramah lingkungan. Namun, salah satu tantangan utama dalam implementasi konsep ini adalah biaya pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan proyek konvensional. Strategi yang paling tepat untuk memastikan keberlanjutan proyek perumahan hijau tanpa meningkatkan beban finansial bagi masyarakat adalah…

A. Meningkatkan harga jual unit perumahan secara signifikan agar dapat menutupi biaya tambahan yang dikeluarkan
B. Mengajukan insentif atau subsidi dari pemerintah untuk mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan
C. Mengurangi kualitas material bangunan agar dapat menghemat biaya konstruksi proyek perumahan hijau
D. Menghilangkan persyaratan sertifikasi bangunan hijau agar proyek dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administrasi
E. Membatasi proyek perumahan hijau hanya untuk masyarakat kelas menengah ke atas agar tetap menguntungkan bagi perusahaan

Jawaban: B. Mengajukan insentif atau subsidi dari pemerintah untuk mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan

Pembahasan: Di berbagai negara, proyek perumahan berkelanjutan mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi, insentif pajak, atau kemudahan regulasi. Hal ini bertujuan agar teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan tanpa membebani konsumen secara berlebihan. Pilihan lain tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap akses masyarakat terhadap hunian layak.

10. Dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat struktur keuangan, Perumnas berencana menerapkan strategi efisiensi biaya dalam proyek pengembangan perumahan. Salah satu tantangan utama dalam implementasi strategi ini adalah mengurangi biaya pembangunan tanpa mengorbankan kualitas proyek. Pendekatan terbaik yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini adalah…

A. Menggunakan bahan bangunan dengan kualitas lebih rendah untuk menekan biaya produksi
B. Mengoptimalkan teknologi konstruksi modular dan prefabrikasi guna mempercepat waktu pembangunan dan mengurangi limbah material
C. Menghentikan sementara proyek yang sedang berjalan untuk melakukan restrukturisasi keuangan
D. Mengurangi jumlah pekerja di proyek pembangunan sebagai langkah efisiensi biaya tenaga kerja
E. Mengalihkan seluruh proyek ke pengembang swasta tanpa melakukan pengawasan terhadap standar kualitas

Jawaban: B. Mengoptimalkan teknologi konstruksi modular dan prefabrikasi guna mempercepat waktu pembangunan dan mengurangi limbah material

Pembahasan: Teknologi konstruksi modular dan prefabrikasi memungkinkan pengembang untuk memproduksi komponen bangunan di pabrik terlebih dahulu, yang kemudian dirakit di lokasi proyek. Hal ini secara signifikan mempercepat waktu pembangunan dan mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Pilihan lain seperti menurunkan kualitas bahan atau mengurangi jumlah pekerja dapat berdampak buruk pada keberlanjutan dan kualitas proyek secara keseluruhan.

11. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan strategis dalam sektor perumahan melalui program sejuta rumah yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak. Salah satu kebijakan yang diterapkan dalam mendukung program ini adalah…

A. Pemberian insentif pajak bagi pengembang yang membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
B. Penghapusan seluruh biaya perizinan bagi pengembang tanpa batasan proyek
C. Mewajibkan seluruh pengembang properti untuk menyediakan minimal 50% unit rumah subsidi dalam setiap proyek yang dibangun
D. Membatasi kepemilikan properti hanya bagi warga negara Indonesia tanpa pengecualian
E. Menghentikan seluruh proyek apartemen vertikal dan beralih ke pembangunan rumah tapak

Jawaban: A. Pemberian insentif pajak bagi pengembang yang membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Pembahasan: Untuk mendukung program sejuta rumah, pemerintah memberikan berbagai insentif kepada pengembang, termasuk subsidi bunga KPR, kemudahan dalam proses izin pembangunan, dan insentif pajak bagi pengembang yang membangun rumah dengan harga terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pilihan lain, seperti pembatasan kepemilikan atau penghentian proyek vertikal, tidak sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin menyediakan berbagai tipe hunian yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

12. Dalam industri perumahan, salah satu tantangan utama yang dihadapi pengembang seperti Perumnas adalah keterbatasan akses pembiayaan dalam proyek berskala besar. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang paling efektif yang dapat diterapkan adalah…

A. Mengandalkan dana internal perusahaan tanpa mencari sumber pendanaan eksternal
B. Menjalin kerja sama dengan institusi keuangan untuk memperoleh skema pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan
C. Mengurangi jumlah proyek pembangunan guna menyesuaikan dengan keterbatasan modal
D. Mengajukan pinjaman dengan suku bunga tinggi untuk mendapatkan dana secara cepat
E. Menjual sebagian aset perusahaan sebagai sumber dana untuk proyek baru

Jawaban: B. Menjalin kerja sama dengan institusi keuangan untuk memperoleh skema pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan

Pembahasan: Kemitraan dengan lembaga keuangan memungkinkan Perumnas untuk memperoleh skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan proyek, termasuk melalui KPR subsidi atau obligasi perumahan. Pilihan lain seperti bergantung sepenuhnya pada dana internal atau mengambil pinjaman berbunga tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan bagi perusahaan.

13. Dalam rangka meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah bagi konsumen, Perumnas mulai mengadopsi konsep smart housing dalam proyek-proyeknya. Salah satu elemen utama dalam penerapan konsep ini adalah…

A. Menggunakan sistem rumah pintar (smart home) berbasis Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi energi dan keamanan
B. Menghilangkan persyaratan izin lingkungan dalam pembangunan rumah cerdas
C. Mewajibkan seluruh penghuni rumah untuk menggunakan peralatan elektronik yang disediakan oleh pengembang
D. Meningkatkan biaya pemeliharaan rumah secara signifikan untuk menutupi biaya teknologi smart home
E. Menggunakan material bangunan yang lebih murah untuk mengkompensasi biaya teknologi yang lebih tinggi

Jawaban: A. Menggunakan sistem rumah pintar (smart home) berbasis Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi energi dan keamanan

Pembahasan: Konsep smart housing melibatkan penerapan teknologi IoT untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi dalam rumah, seperti penggunaan smart lighting, smart thermostat, dan sistem keamanan berbasis AI. Teknologi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mengurangi konsumsi energi, sekaligus meningkatkan tingkat keamanan. Pilihan lain seperti menghilangkan izin lingkungan atau meningkatkan biaya pemeliharaan bertentangan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan efisien.

14. Sebagai BUMN yang bergerak di sektor perumahan, Perumnas memiliki sejumlah aset properti yang perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Salah satu strategi pengelolaan aset yang paling efektif adalah…

A. Menjual seluruh aset yang tidak produktif tanpa mempertimbangkan potensi pengembangan jangka panjang
B. Mengembangkan aset yang belum dimanfaatkan menjadi kawasan hunian vertikal atau area komersial untuk meningkatkan nilai ekonomi
C. Membiarkan aset tidak produktif tanpa pengelolaan lebih lanjut
D. Menggunakan aset untuk proyek non-properti yang tidak berkaitan dengan bisnis inti perusahaan
E. Menyewakan seluruh aset kepada pihak swasta tanpa melakukan pengawasan terhadap penggunaannya

Jawaban: B. Mengembangkan aset yang belum dimanfaatkan menjadi kawasan hunian vertikal atau area komersial untuk meningkatkan nilai ekonomi

Pembahasan: Optimalisasi aset dapat dilakukan dengan mengembangkan properti yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kontribusi terhadap bisnis utama Perumnas. Opsi lain seperti menjual aset tanpa analisis atau membiarkan aset tidak produktif tidak sejalan dengan strategi pengelolaan properti yang berkelanjutan.

15. Perumnas memiliki tugas untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah yang diambil oleh Perumnas untuk mendukung tujuan ini adalah…

A. Mengembangkan proyek hunian hanya di kota-kota besar tanpa memperhatikan kawasan pinggiran
B. Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah melalui program subsidi perumahan dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)
C. Mengalokasikan seluruh dana perusahaan untuk pembangunan rumah mewah guna memperoleh keuntungan maksimal
D. Membatasi kepemilikan rumah hanya bagi kalangan tertentu tanpa memperhatikan kebutuhan MBR
E. Menjual unit hunian hanya kepada investor properti tanpa memberikan kesempatan bagi masyarakat umum

Jawaban: B. Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah melalui program subsidi perumahan dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)

Pembahasan: Kemitraan dengan pemerintah dalam program FLPP memungkinkan Perumnas untuk menyediakan rumah subsidi dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah-langkah seperti hanya berfokus pada kota besar atau membatasi kepemilikan rumah bertentangan dengan tujuan utama Perumnas untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Program FLPP memberikan akses pembiayaan perumahan yang lebih mudah dan terjangkau bagi MBR, yang mendukung misi Perumnas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

16. Dalam pengelolaan investasi properti, Perumnas perlu menerapkan manajemen risiko yang tepat agar dapat mengantisipasi potensi kerugian akibat fluktuasi pasar properti. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah…

A. Mengalokasikan seluruh modal perusahaan untuk proyek yang memiliki risiko tinggi demi mendapatkan keuntungan besar
B. Melakukan diversifikasi proyek properti dengan mempertimbangkan analisis pasar dan daya beli masyarakat
C. Menghentikan sementara seluruh proyek pembangunan untuk menghindari risiko pasar
D. Menghindari kerja sama dengan pihak eksternal agar perusahaan tidak mengalami ketergantungan
E. Meningkatkan harga jual rumah secara signifikan tanpa memperhitungkan kondisi pasar

Jawaban: B. Melakukan diversifikasi proyek properti dengan mempertimbangkan analisis pasar dan daya beli masyarakat

Pembahasan: Diversifikasi proyek memungkinkan Perumnas untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi di berbagai segmen properti yang memiliki potensi pasar berbeda. Mengalokasikan modal pada proyek berisiko tinggi atau menghentikan seluruh proyek justru akan merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

17. Dalam rangka mendukung integrasi transportasi dan hunian, Perumnas mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang bertujuan untuk…

A. Membangun hunian di lokasi terpencil yang jauh dari fasilitas transportasi umum
B. Mengintegrasikan kawasan perumahan dengan jaringan transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas penghuni
C. Mengembangkan proyek properti tanpa mempertimbangkan aksesibilitas transportasi
D. Menjadikan kawasan perumahan eksklusif dengan akses transportasi terbatas hanya bagi pemilik unit tertentu
E. Meningkatkan jumlah kendaraan pribadi sebagai solusi utama transportasi bagi penghuni perumahan

Jawaban: B. Mengintegrasikan kawasan perumahan dengan jaringan transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas penghuni

Pembahasan: Konsep TOD bertujuan untuk menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi dengan transportasi umum, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan meningkatkan efisiensi mobilitas. Strategi ini juga mendukung konsep pembangunan berkelanjutan di kawasan perkotaan.

18. Perumnas mulai menerapkan teknologi digital dalam pengelolaan properti dan pelayanan kepada konsumen. Salah satu inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan hunian adalah…

A. Sistem manajemen properti berbasis digital yang memungkinkan penghuni melakukan pembayaran dan pemeliharaan rumah secara online
B. Menghapus sistem pengelolaan digital dan kembali menggunakan metode manual dalam pelayanan pelanggan
C. Membatasi akses informasi mengenai hunian hanya bagi pihak internal perusahaan
D. Meningkatkan ketergantungan pada pengelolaan properti oleh pihak eksternal tanpa sistem kontrol
E. Mengurangi anggaran investasi teknologi untuk dialokasikan ke sektor lain

Jawaban: A. Sistem manajemen properti berbasis digital yang memungkinkan penghuni melakukan pembayaran dan pemeliharaan rumah secara online

Pembahasan: Penerapan sistem manajemen properti berbasis digital memungkinkan efisiensi dalam pelayanan pelanggan, termasuk pembayaran cicilan, pemeliharaan hunian, dan komunikasi dengan pengelola. Langkah lain seperti kembali ke metode manual atau membatasi akses informasi justru menghambat inovasi dan transparansi dalam pengelolaan properti.

19. Dalam menentukan harga jual rumah, Perumnas harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai properti. Faktor utama yang memiliki dampak signifikan terhadap harga jual rumah adalah…

A. Kedekatan dengan pusat transportasi dan fasilitas umum
B. Jumlah unit yang tersedia tanpa memperhitungkan permintaan pasar
C. Pengabaian terhadap kualitas material bangunan demi menekan harga produksi
D. Kenaikan harga tanpa memperhatikan daya beli masyarakat
E. Pengurangan fasilitas publik di sekitar area perumahan untuk mengurangi biaya operasional

Jawaban: A. Kedekatan dengan pusat transportasi dan fasilitas umum

Pembahasan: Lokasi merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan harga properti. Kedekatan dengan transportasi umum, pusat perbelanjaan, dan fasilitas pendidikan dapat meningkatkan nilai properti. Faktor lain seperti jumlah unit yang tersedia atau pengurangan fasilitas publik dapat berdampak negatif pada daya tarik properti di pasar.

20. Perubahan kebijakan perbankan dalam hal suku bunga dan persyaratan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dapat berdampak pada penjualan unit perumahan oleh Perumnas. Dampak utama dari kenaikan suku bunga KPR terhadap daya beli masyarakat adalah…

A. Meningkatkan jumlah pembelian rumah karena suku bunga yang lebih tinggi dianggap menguntungkan konsumen
B. Menurunkan daya beli masyarakat karena cicilan KPR menjadi lebih mahal
C. Tidak berdampak sama sekali terhadap keputusan masyarakat dalam membeli rumah
D. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan KPR dengan persyaratan yang lebih longgar
E. Menghilangkan kebutuhan akan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Jawaban: B. Menurunkan daya beli masyarakat karena cicilan KPR menjadi lebih mahal

Pembahasan: Kenaikan suku bunga KPR menyebabkan peningkatan biaya cicilan, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat terhadap rumah. Hal ini dapat berdampak pada penurunan penjualan unit perumahan oleh Perumnas, terutama bagi segmen masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Persiapkan Diri Anda untuk Seleksi BUMN 2025!

Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas untuk bergabung dengan Perum Perumnas! Dengan persaingan yang semakin ketat, Anda butuh strategi yang tepat untuk lolos seleksi. Pelajari soal latihan dan kisi-kisi terbaru Perum Perumnas di fhci.or.id.